uu otonomi khusus papua. Pemerintah mengajukan RUU Otsus Papua dengan merevisi Pasal 34 mengenai dana otsus dan Pasal 76 terkait. uu otonomi khusus papua

JAKARTA, KOMPAS. UU No. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah diundangkan pada 19 Juli 2021. COM - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tulisan ini bertujuan mengungkap tentang bahasa kekuasaan yang tertuang dalam Undang-Undang No. Kabupaten Merauke; b. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua PERMENDAGRI. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan. Di dalam Ayat (2) Pasal 76 RUU Otsus Papua disebutkan pemerintah dapat memekarkan wilayah dengan pertimbangan kesatuan sosial-budaya,. Masalah HAM, Sosial, Budaya, dll membuat beberapa kelompok masyarakat Papua menginginkan untuk lepas dari NKRI. Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia membuat undang-undang khusus tentang otonomi Irian Jaya. Konflik antara. 6697, jdih. Pemberlakuan otonomi khusus Papua yang ditetapkan dengan UU nomor 21 tahun 2001,. 000. com - DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua pada 15 Juli 2021. COM - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, dalam rapat kerja Panitia Khusus DPR,. Kendala dan Kelemahan dalam Penerapan Otonomi Khusus Undang-undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan ataukebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkanpembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi,pendidikan, kesehatan dan infrastruktur - secara filosofis UU Otsus ini dibuatsebagai. Konsep top down adalah inisiatif murni yang datang dari pemerintah dan. 102, TLN NO. DALAM KERANGKA DAERAH OTONOMI KHUSUS . Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019) Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. UU 2/2021 itu merupakan perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan inovasi nasional, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua akan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 1 s. Papua telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; b. A. Hal ini disampaikan Menteri. Rupanya inilah hasil dari komitmen pemerintah provinsi Papua dan juga Papua Barat untuk memanfaatkan kebijakan otonomi khusus. 21/2001 ini memang mengamanatkan agar pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk pendidikan yang berasal dari dua sumber. Dalam undang – undang tersebut, diberikan berbagai kekhususan pada. Selain itu, perubahan UU juga diperlukan dalam rangka memperpanjang dana Otsus yang tercantum dalam Pasal 34 UU Otsus Papua. Ia berharap revisi kali ini tak mengulangi pelaksanaan UU Otsus Papua terdahulu yang dinilai banyak kekurangan. 240 pasal (Undang-Undang No. Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo. Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (14/7) yang diucapkan Ketua MK Arief Hidayat. Otonomi Khusus Papua telah menunjukkan beberapa pencapaian. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. Supratman sendiri mengatakan sebelumnya telah berkunjung ke Kabupaten Jayawiya menemui sejumlah anggota DPR Kapupaten untuk mendengarkan aspirasi. Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Dasar Hukum. Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) merupakan kerangka kebijakan umum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Otsus di Provinsi Papua yang kemudian diperluas hingga mencakup Provinsi Papua Barat. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang besarnya satara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joachim Wehner, bahwa pemberian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim,. com - Pemerintah mengusulkan agar revisi Undang-Undang (UU) tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 15 Juli 2021. D. Mahfud menjelaskan, banyak aspirasi yang berkembang di. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko mengatakan pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua membaik sejak menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 karena mengintegrasikan pada strategi pembangunan Papua. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi. "Dengan adanya perubahan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang. JAKARTA, KOMPAS. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang. Ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua yang terdiri atas perubahan 18 pasal dan. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2001 menentukan bahwadecentralization) atau otonomi khusus. a. Beragam perubahan aturan agar dapat diimplementasikan dalam pembangunan di bumi Cenderawasih menjadi harapan bagi semua masyarakat Papua, termasuk. Salah satu aturan yang direvisi adalah bahwa. JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima dan menolak permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada usia hukumnya yang menginjak tahun kedua puluh, undang-undang yang dikenal sebagai UU Otsus Papua ini mengalami perubahan untuk kedua kalinya. 20 Tahun otonomi khusus bagi Papua yang selayaknya sebagai kebijakan yang otonom bagi daerah (Widjaja 2008). 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Undang-undang NO. Pengesahan UU Otsus Papua diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis (15/7/2021). Tiga DOB di Papua Dikawal hingga 2024. com - Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua kembali digelar di Mahkamah Konstitusi ( MK ), Selasa (17/5/2022) siang. Minggu, 01 Agu 2021 00:00 WIB. Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk. Dua PP yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo bahkan. Papua dengan cara-cara lama, dengan keinginan memisahkan diri secara total dari NKRI. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu. BP3OKP/BPPP berfungsi dan bertugas sebagai pengarah agar program-program prioritas otonomi khusus (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur) dan. Alasan pemerintah, perubahan kedua Otsus ini hanya mencakup tiga pasal, yaitu: Pertama Pasal 1 huruf (a), “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus”, diubah redaksinya menjadi “Provinsi Papua adalah Provinsi Provinsi di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus”. 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU No. Klaim bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp1. UU Otsus Papua mengatur berbagai sektor dasar yang menjadi bagian dari pelaksanaan Otsus. "Perubahan UU Otsus Papua mengakomodasi perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan,. Mei 26, 2022. Muridan Satrio Widjojo, Aisah Putri Budiatri. Perubahan - Undang-Undang - Otonomi Khusus - Provinsi Papua. 155, TLN No. Alokasi dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 naik 23 persen dibanding pada 2011. Menakar Papua dengan file baru-Sp 2-10-2018. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. NOMOR 21 TAHUN 2001. Pemerintah terus paksakan kepada Pemerintah daerah segera. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua. a. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pasal 34. Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menunjukkan, sampai 16 November 2020, realisasi. JAKARTA, KOMPAS. , M. Foto: Prayogi/Republika. 13 TAHUN 2012 UU. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1. perubahan Atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian besar wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) tersebut dilakukan dalam Paripurna DPR RI ke-23, Masa Persidangan V, Tahun Sidang 2020. co. 2. Guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Seorang wali kota dan delapan bupati bertemu dalam sebuah forum di Hotel Suni Garden Lake. Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. Komnas HAM RI menilai kehadiran regulasi baru tersebut seharusnya. com, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua). Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dana Otsus Papua ini sebelumnya tidak terdapat di dalam UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus untuk Provinsi Papua. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun. Dalam sidang perdana yang digelar pada Rabu (22/9/2021) secara daring, para Pemohon mendalilkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus. Pakar hukum otonomi khusus ini berharap agar UU Otsus yang telah direvisi itu menjadi efektif dalam menampung hak-hak. Memberikan kenaikan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen. 1 Tahun 2008 diubah menjadi UU No. Pemekaran merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. ISSN 2442-6865 Vol. Perbandingan Isi Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua UU Otsus Provinsi Lain Jumlah Pasal. Memahami Otsus Papua Barat harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kamis, 25 Maret 2021 09:59 WIB Penulis: Suci. Adapun parpol yang dimaksud adalah parpol lokal karena basis dukungannya semata-mata di wilayah Provinsi Papua, utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus sesuai dengan prinsip hukum lex specialis derogat legi. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah. UU 21/2001 yang terdiri dari 79. Suasana rapat kerja Panitia Khusus revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terkait penjelasan tentang kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di tanah Papua selama pelaksanaan otonomi khusus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021). "Belum melihat ada tanda masyarakat. Penetapan tersebut diatur masing-masing dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2008. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana. Secara umum, status otonomi khusus bagi tanah Papua akan melekat selama. UU Otsus Papua Jilid 2: Uang Tak Menyelesaikan Konflik Tanah Mama. 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Padahal tingkat pembangunan ini didugaJakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay menegaskan, UU nomor 2/2021 tentang Otonomi khusus (Otsus) Papua jilid II telah mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Pemerintah pusat telah menyalurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua selama dua dekade. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi. Tujuan pemberian dana Otonomi khusus tersebut adalah untuk. Proses politik dan SDM aparatur yang minim turut memberikan kontribusi lambatnya penanganan konflik di Papua dan papua Barat. "Undang. JAKARTA, KOMPAS. Pemekaran itu untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan. Judul. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan. Pada prinsipnya UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tanggal 19 Juli 2021 merupakan acuan kekinian dan salah satu wadah utama bagi pelaksanaan. Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan 26-28, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Kamis, 25 Maret 2021 09:59 WIB Penulis: Suci. dipandang perlu memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Budi Hernawan ofm. Oleh sebab itu, dibutuhkan model yang tepat dalam1. Gubernur Papua Lukas Enembe melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus mengapresiasi kinerja DPR dan pemerintah pusat. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dana akan ditingkatkan. JAKARTA - Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) sangat penting untuk mendorong pengelolaan dana Otsus tepat sasaran. Kedua, Pasal 34 mengenai keuangan penambahan. Kekhususan Papua dan Papua Barat ini tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Hukum. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara jelas dan tegas sejak awal, karena telah terbentuk berbagai pemahaman yang negative mengenai Otonomi di kalangan rakyat Papua. Selain sekitar 79 pasal yang menjelaskan tentang otonomi khusus, Provinsi Papua juga menggunakan Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia. Provinsi Papua yang dimaksud undang-undang adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam. wordpress. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar. Hal ini disampaikan oleh. Alasan pemerintah, perubahan kedua Otsus ini hanya mencakup tiga pasal, yaitu: Pertama Pasal 1 huruf (a), “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus”, diubah redaksinya menjadi “Provinsi Papua adalah Provinsi Provinsi di. “Semua bisa dikompromikan. Pada Undang-Undang (UU) Otsus Papua yang baru diatur mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk. Terdapat 17 pasal yang berubah dalam undang-undang baru itu dan ada dua pasal baru yang disisipkan, yaitu Pasal 6A dan 68A. 2, LN. Barat tahun 2001 melalui UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintah telah berulangkali menetapkan kebijakan afirmasi dalam SALINAN - 2 -Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat harus membuat peraturan turunan. Di sisi lain, selain bergantung pada lembaga negara eksternal yang berperan sebagai pengawas ataupun penegak hukum untuk menindak dugaan kebocoran dana dan korupsi, konstruksi revisi UU Otsus Papua harus pula sejak awal mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus. Hak Cipta 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta Telp: ; ; Fax: Hak Cipta dilindungi undang-undang. Terlepas berapapun jumlah dana yang digelontorkan. Keputusan penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI merupakan salah satu tujuan NKRI. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU Otsus Papua bisa dikatakan sebagai jalan tengah atau sebuah hasil kompromi. JAKARTA, KOMPAS. Sep 9, 2021. Sebagaimana diketahui, melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Papua telah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiriJAYAPURA, KOMPAS. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. JAKARTA, KOMPAS. Proses kebijakan hukum tersebut diawali atas pertemuan Presiden B. ”Setelah revisi UU Otsus Papua diundangkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada stakeholder di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan pelaksanaan,” kata Tito. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Dengan pengelolaan dana Otsus yang tepat sasaran, diharapkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) meningkat. 7 Penjelasan Umum UU No. Namun, dalam perjalanannya, UU Otsus itu sempat direvisi pada 2008 dan 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan. Salah satu bunyi di dalam pasal UU otonomi khusus no. Otonomi Khusus Daerah Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan wilayah di Indonesia bagian timur yang mempunyai otonomi khusus. tirto. Berangkat dari isu sosial terkait revisi UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang masih menuai pro kontra di masyarakat, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyelenggarakan Kajian Aktual dengan tema “Kajian Kritis Revisi Undang. Pada 21 November 2001, Undang-Undang Otonomi khusus bagi provinsi Papua dikeluarkan dan disahkan oleh Presiden Indonesia yang menjabat saat itu, Megawati Soekarno Putri, yakni Undang-Undang nomor 12 Tahun 2001. Otonomi Khusus (Otsus) oleh berbagai kalangan selama ini dianggap titik kunci penting untuk menetapkan status politik baik bagi pemerintah maupun masyarakat Papua. Dalam UU itu disebutkan bahwa pemekaran wilayah di Papua hanya dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga negara yang atas amanat otonomi khusus menjadi representasi kultural orang asli Papua (OAP). 4843). Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis (15/7/2021). Penyelenggaraan Pemerintahan yang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, UU Otonomi Khusus 2001 tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Diketahui, Majelis Rakyat Papua (MRP) tengah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke MK dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU No. UU ini sedang diuji di MK oleh perwakilan warga Papua. Kemkominfo. Jayapura, dpr-papua.